Memahami Pengertian Pialang Berjangka Dalam Industri Perdagangan

pialang berjangka

Salah satu istilah yang ada di industri perdagangan adalah pialang berjangka. Peran pialang berjangka dalam industri komoditi di Indonesia juga tergolong sangat penting. Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

Peraturan ini mencakup tentang pihak yang terlibat dalam perdagangan komoditi berjangka. Selain itu, juga terkait mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, perdagangan komoditi berjangka ini terjadi dalam bursa berjangka dengan kontrak atau opsi yang disepakati semua pihak yang terlibat.

Pengertian Pialang Berjangka

pialang berjangka
Memahami pengertian pialang berjangka

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, pialang berjangka adalah perusahaan atau badan usaha yang melakukan jual dan beli komoditi. Jual beli tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu (berjangka). Dalam periode tertentu, pemilik kartu perlu update kembali. 

Praktik perdagangan berjangka tidak lepas dari pengawasan BAPPEBTI. Ini merupakan kepanjangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Adanya BAPPEBTI ini bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan pelaksanaan perdagangan, jadi nggak asal dan ngaco ya.

BAPPEBTI ini juga bertugas mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pialang berjangka dan semua pihak yang terlibat transaksi. Termasuk penjual dan pembeli barang, pengelola bursa berjangka, dan lembaga kliring berjangka. Jadi semua diatur dan diawasi dalam regulasi yang terintegrasi.

Keberadaan badan pengawas ini sebagai pihak ketiga transaksi perdagangan berjangka sangat menentukan. Tanpa berpikir panjang, setiap transaksi harus melalui pemeriksaan dan pengawasan. Tujuannya agar aman dan tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Wewenang BAPPEBTI

pialang berjangka
Berbagai wewenang BAPPEBTI dalam mengatur pialang berjangka

Wewenang BAPPEBTI tidak hanya mengatur dan membina pialang berjangka. Tapi juga mencakup kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pasar atau bursa berjangka. Wewenang ini diatur dalam pasal 6 UU Perdagangan Berjangka Tahun 1997:

1. Menafsirkan UU Dalam Peraturan

Bahasa undang-undang tentu tidak bisa digunakan langsung sebagai peraturan. Butuh peraturan lain sebagai terjemahan dari undang-undang yang sudah disahkan. Agar semua pihak yang terlibat memahami dengan baik peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas dan wewenang BAPPEBTI ini bisa menafsirkan bahasa undang-undang dalam peraturan-peraturan yang ada. Tujuannya agar masyarakat tidak bingung dalam memahaminya. Termasuk, semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka ini.

2. Pengurusan Izin

Beberapa izin yang hanya bisa diberikan oleh BAPPEBTI adalah izin operasional semua pihak yang terlibat transaksi komoditi berjangka. Baik bursa berjangka, lembaga kliring, pialang, hingga sertifikat pendaftar pedagang berjangka. Tanpa izin dari BAPPEBTI, operasional tidak dapat berjalan sesuai sistem yang sudah dibangun. 

3. Penetapan Bursa Berjangka

Penetapan bursa berjangka baik dalam maupun luar negeri ditentukan oleh bappebti. Dengan izin terpusat semacam ini, lebih mudah bagi BAPPEBTI melakukan pengecekan. Pengecekan ulang mengenai jumlah barang dan kualitasnya.

4. Melakukan Pemeriksaan

BAPPEBTI juga memiliki wewenang dalam pemeriksaan. Baik pemeriksaan izin dan operasional transaksi perlu dilakukan agar prosedur yang ditetapkan berjalan normal. Tugas BAPPEBTI untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan SOP dan memantau operasional transaksi.

5. Penetapan Anggota Dewan Komisaris

BAPPEBTI juga memiliki wewenang menetapkan dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka ditetapkan oleh BAPPEBTI dalam kondisi tertentu. Selebihnya keputusan penetapan dewan direksi diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

6. Penetapan SOP Dana Nasabah

Semua pihak yang terlibat transaksi komoditi berjangka berperan dalam pengelolaan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu perlu ditetapkan SOP yang jelas untuk semua pihak. Pengelolaan dana yang besar harus diikuti program pencatatan dan transparansi laporan keuangan. Dengan demikian laporan yang mudah diakses semua pihak akan dapat membantu mempermudah pengecekan laporan.

Demikianlah pembahasan mengenai pialang berjangka. Selain BAPPEBTI, para pemegang kendali bursa berjangka sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak. Baik dalam laporan, penyelenggaraan pendidikan dan hubungan dengan pemateri dan sebagainya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*